Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh - Maksud hati mengabdi, apa daya tunjangan tak diberi. Itulah nasib guru non-PNS pascaterbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 6 Tahun 2020.

Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh


Disebutkan dalam pasal 6 Persekjen 6/2020, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi: a. guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan b. guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama.



Yang menjadi masalah adalah pasal 6 poin b. Tunjangan guru dalam Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) disetop. Melansir detik (21/07/2020), Forum Komunikasi Satuan Pendidikan Kerja Sama Indonesia mengadu ke DPR.

Hasil rapat dengar pendapat menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI meninjau ulang Persekjen Kemendikbud RI No. 6/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan PNS serta Peraturan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud No. 5745/B.B1.3/HK/2019.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai penghentian tunjangan guru di SPK mengganggu rasa keadilan terhadap profesi guru. Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan tunjangan guru adalah hak semua guru.


Menurutnya, jika guru tak mendapat tunjangan lantaran belum memenuhi syarat pemberian tunjangan, semestinya diberitahu hal apa yang belum dipenuhi, bukan langsung menghentikannya.

Ketua Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia, Mochammad Cholid Riza mengatakan guru di SPK bukan hanya berasal dari sekolah internasional, tapi sekolah swasta biasa yang gajinya biasa-biasa saja.


Keluhan ini dianggap mewakili para guru SPK. Anggapan bahwa guru SPK sudah sejahtera karena mengajar di sekolah internasional disebut menjadi alasan terbitnya aturan ini. Padahal, faktanya ada guru SPK yang gajinya di bawah UMP.

Sementara itu, Kemendikbud membantah disebut menghapus tunjangan, namun tak adanya tunjangan karena para guru SPK tak memenuhi standar yang ditentukan.


Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan tersebut pemerintah memotong tunjangan guru sebesar Rp3,3 Triliun.

Tunjangan guru dipotong dalam tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.

Baca juga:  Sistem Zonasi dan Kebutuhan Indonesia Terhadap Khilafah
Pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. (Mediaindonesia, 20/04/2020).

Belum ada Komentar untuk "Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel