Nadiem Diminta Buka Dialog dengan Muhammadiyah Hingga NU Terkait Polemik POP

Program Organisasi Penggerak atau POP yang seharusnya menjadi trobosan bagi kemajuan kualitas pendidikan Indonesia di bawah Kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menuai polemik.

Kisruh terhadap POP menyusul keputusan Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) keluar dari POP. Program dengan anggaran Rp 567 miliar per tahun karena dinilai sarat akan berbagai persoalan.

Baca Juga : Kemendikbud Diminta Tak Lupakan Kontribusi NU dan Muhammadiyah Dalam Pendidikan

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Mendikbud Nadiem Makarim selaku penanggung jawab POP melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap program pendidikan tersebut.

"Kalau sampai para pengelola pendidikan yang bukan saja jumlah lembaganya banyak tetapi juga rekam jejaknya dan tercatat begitu lama. Seperti LP Maarif NU, MP Muhammadiyah dan kini PGRI itu pada mengundurkan diri.

Maka PPP meyakini bahwa ada persoalan substantif yang mendasar pada POP," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (24/7).

Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada Mendikbud Nadiem untuk membuka ruang komunikasi terhadap organisasi-organisasi yang telah memutuskan untuk keluar dari program pendidikan POP tersebut.

"Janganlah Mendikbud karena latar pendidikannya banyak di luar Indonesia terus menggunakan paradigma berpikir dan pendekatan kebijakan ala barat atau dunia luar dengan meninggalkan kultur dan ukuran-ukuran Indonesia," tuturnya.

Baca Juga : Sengkarut Mendikbud Nadiem Ditinggalkan NU. Muhamadiyah, dan PGRI